Pemerintah akan memulai distribusi tertutup untuk LPG 3 kilogram (Kg) pada pertengahan tahun ini. Hal ini dilakukan untuk menekan kebocoran subsidi ke masyarakat yang tidak berhak, sekaligus menjaga kuota subsidi agar tidak jebol.
Guna mematangkan rencana ini, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama menyambangi Kementerian Sosial (Kemensos), Kamis (16/1). Kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut langsung diterima langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara. Keduanya langsung menggelar rapat tertutup.
Ditemui usai pertemuan, Ahok, sapaan Basuki menuturkan, pihaknya akan melakukan pertemuan kembali untuk memantapkan skema penyalurannya nanti. “Kami akan ikut rapat di Cawang. Yang jelas, kita enggak mau lagi orang yang enggak berhak, dapat, dan yang berhak malah enggak dapat,” tegasnya.
Dia optimistis, tujuan tersebut bakal tercapai dengan koordinasi antara Pertamina dan Kemensos. Ahok mengakui, data Kemensos sangat lengkap. Tidak hanya seputar biodata di kartu tanda penduduk (KTP), tapi sampai foto rumah dari warga miskin.
“Misal, Pertamina pingin bagikan tabung LPG yang 12 Kg, yang bagus untuk orang yang enggak mampu. Di lapangan dikasih kupon bisa berantem itu. Tapi kalau dengan data terpadu Kemensos bisa tepat sasaran,” ungkapnya.
Sementara itu, Juliari mengatakan, data yang dimiliki oleh Kemensos sudah terbukti valid. Kendati begitu, belum ada skema pasti soal penyaluran gas tabung melon itu secara tertutup.
Juliari mengatakan, akan ada pertemuan lanjutan dengan Pertamina yang dipimpin langsung oleh komisaris utama, perwakilan Kemensos, dan himpunan bank milik negara (Himbara). “Kuncinya ketepatan sasaran. Supaya benar-benar rakyat yang membutuhkan yang dapat. Sejauh ini paling tepat bantuan non tunai,” tegasnya.
Disinggung soal kapan implementasinya, menteri yang akrab disapa Ari itu mengaku belum tahu pastinya. Pihaknya dan Pertamina masih harus menunggu arahan Presiden.
“Tapi kami siapkan perangkat dan infrastruktur dari sekarang,” ungkapnya.
