MANADO (19 November 2019) – Hingga bulan November 2019, Kementerian Sosial mencatat, sudah sebanyak 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tergraduasi. Capaian ini berarti telah melebihi target, Kemensos menetapkan 800.000 KPM PKH tergraduasi sampai akhir tahun 2019.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan, hal ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memberi dampak positif dalam mengatasi kemiskinan. “Terbukti bahwa program bansos baik itu PKH atau BPNT berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan,” kata Mensos, dalam kunjungan kerjanya di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (19/11/2019).
Mensos melakukan kunjungan dinas ke Manado sejak kemarin. Kemarin, Mensos mengunjungi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) “Tomou Tou”. Di balai, Mensos meninjau berbagai fasilitas dan layanan, serta menyapa pemerlu layanan.
Hari ini, Mensos menghadiri kegiatan Pengembangan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSKS). Setelahnya, Mensos membuka kegiatan “Graduasi Mandiri dan Family Gathering KPM PKH Provinsi Sulawesi Utara”.
Selanjutnya Mensos menekankan, selain kontribusi PKH, capaian ini merupakan hasil dari kontribusi semua pihak termasuk pemerintah daerah. “Graduasi yang sudah terjadi pada KPM PKH mudah-mudahan dapat menginspirasi KPM yang lain untuk berlomba-lomba graduasi dari program,” kata Mensos.
“Dalam PKH, pemberian bantuan sosial, juga ada pemberdayaan. KPM PKH yang telah graduasi mendapatkan pemberdayaan sosial seperti KUBE, kewirausahaan, UMI, Mekar, KUR dan program lainnya,” kata Mensos.
Dirjen Linjamsos Harry Hikmat menyatakan, dalam PKH, KPM juga didorong untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas secara ekonomi. Upaya ini dilakukan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilakukan rutin oleh para pendamping.
“Modul yang diberikan salah satu di antaranya modul ekonomi yang membahas pengelolaan keuangan keluarga, cermat meminjam dan menabung, cerdas memanfaatkan layanan bank dan memulai usaha,” kata Harry.
Sinergi antara Kemensos dengan Kemenperin guna mendorong KPM menjadi wirausaha baru yang mandiri dengan memberikan fasilitasi berupa pelatihan kewirausahaan dan bimbingan teknis produksi, legalitas usaha, bantuan peralatan, pengembangan pasar berbasis digital, serta penyediaan akses ke sumber pembiayaan.
“Saat ini beberapa KPM juga telah memasarkan hasil usahanya dengan memanfaatkan Fintech Marketing melalui Go Food, Tokopedia, Bukalapak,” kata Harry. Dalam lima tahun terakhir (2015-2019), tercatat 1.742.917 KPM telah tergraduasi.
Di lain pihak, Mensos Juliari mendorong potensi yang ada pada Kementerian Sosial, seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai ujung tombak penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah, agar ikut berkontribusi menekan angka kemiskinan.
“Termasuk di Sulawesi Utara. Saya yakin Provinsi Sulawesi Utara sudah berada pada jalur yang tepat mengurangi kemiskinan,” kata Mensos. Ia berharap, sebagai relawan yang secara organik ada di setiap kecamatan yang berjumlah 7.201 orang, jiwa relawan tanpa pamrih dimiliki oleh TKSK.
“Sebagai ujung tombak dalam membantu pemerintah, saya yakin TKSK mampu melaksanakan upaya penanganan permasalahan sosial yang ada di masyarakat dengan tepat, menyesuaikan tuntutan kecepatan informasi berbasis digital,” kata Mensos.
Angka Kemiskinan di Sulut pada Maret 2019 sebesar 7,66% yang terendah se-Sulawesi bahkan lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan nasional sebesar 9.41%. Terdapat 191.700 orang di Sulawesi yang hidup pra sejahtera. PKH di Sulawesi Utara sampai dengan tahap IV telah menjangkau 92.364 keluarga.
Bantuan Sosial PKH Tahun 2019, yang disalurkan untuk Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp323.435.200.000. Bantuan tahap IV yang telah disalurkan 100%, sebanyak 99% KPM telah mencairkan bantuannya.
