Jakarta, KABARIND – Kementerian Sosial (Kemensos) terus mendorong penantaan regulasi dengan tujuan untuk segera memberikan penguatan terhadap peran pekerja sosial.
Salah satu langkah penting yang kini tengah dilakukan adalah menyederhanakan 420 peraturan Menteri Sosial (Mensos) menjadi 100 peraturan, atau semacam omnibus law terhadap regulasi di bidang kesejahteraan sosial. Peraturan yang disederhanakan merupakan regulasi mulai tahun 1955 sampai dengan 2019.
Topik ini mengemuka dalam perbincangan Menteri Sosial Juliari P Batubara dengan delegasi Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI) di ruang Rapat Lantai ll, di Jakarta, Senin (13/1/2020).
“Saya minta agar dilakukan penyederhanaan peraturan Menteri Sosial. Jadi regulasi mengenai pekerjaan sosial ini menjadi ringkas semacam omnibus law. Dengan begitu pelayanan kepada masyarakat akan lebih cepat dan maksimal,” kata Mensos, seperti dalam keterangan yang Netralnews terima, Selasa (14/1/2020).
Penyusunan regulasi ini juga termasuk di dalamnya permensos yang tengah disiapkan untuk pelaksanaan UU 14/2019 tentang Pekerjaan Sosial.
Terkait dengan hal ini, Biro Hukum Kementerian Sosial kini tengah bekerja intensif menginventarisasi lebih dari 420 peraturan Menteri Sosial untuk disederhanakan. “Saya minta nanti hanya tertinggal 100 peraturan Menteri Sosial saja,” sambung Mensos.
Penyederhaan peraturan ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas pelayanan yang diberikan ole para pekerja sosial menyusul diterbitkannya UU No. 14 tahun 2019, tahun lalu. Untuk mengimplementasikan ketentuan dalam UU ini, diperlukan peraturan pendukung, termasuk peraturan Menteri Sosial.
Langkah ini untuk memastikan bahwa regulasi yang nantinya tersisa benar-benar bisa memperkuat dan menunjang kinerja para pekerja sosial.
