Polemik Natuna nampaknya tak segera surut. Pasalnya, seusai kunjungan Presiden Joko Widodo, kapal penangkap ikan beserta coast guard China tak segan kembali ke perairan Natuna.
Menyikapi polemik itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari menilai hal tersebut disebabkan oleh belum maksimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di perbatasan, utamanya di Natuna.
“Kawasan Natuna itu kan tidak hanya kaya akan kekayaan laut berupa ikan, lobster dan sebagainya. Namun yang lebih dari itu kawasan tersebut juga diketahui mengandung sumber gas bumi terbesar. Hal inilah yang menjadi incaran Negara lain,” ujar Ratna di laman resmi DPR, Senin (13/01).
Selama ini, lanjut Ratna, bangsa Indonesia dininabobokan dengan kekayaan SDA yang yang melimpah. Namun karena keterbatasan ahli di beberapa bidang membuat SDA tidak tereksplorasi dengan baik.
Kondisi tersebut menurut Ratna dimanfaatkan negara lain untuk mengklaim kawasan perbatasan sebagai bagian dari wilayahnya.
Saat ini, menurut Ratna, yang harus dilakukan pemerintah tentunya harus mengusir pihak asing yang masuk dalam kawasan dan mencoba mengambil SDA yang ada di Natuna. Karena hal tersebut erat kaitannya dengan kedaulatan Bangsa Indonesia.
Selain itu, lanjut Ratna, pemerintah juga harus memaksimalkan potensi yang ada di wilayah tersebut, bisa dengan menggandeng perusahaan negara maupun swasta.
“Yang lebih penting dari semua itu dan menjadi PR (pekerjaan rumah) besar bagi bangsa Indonesia adalah membuat road map,” tambah Ratna.
Selama ini, kata Ratna, Indonesia belum memiliki road map tentang pembangunan. Indonesia juga belum memaksimalkan inventarisasi SDA yang dimiliki.
“Sebelum semua itu dilihat negara asing, saya berharap hal tersebut dapat segera dijalankan, sehingga kasus seperti di Natuna tidak terjadi lagi,” pungkas politisi Fraksi PKB ini.
