kabarsatu.com
Saturday, 23 January 2021
  • Home
  • UMUM
    • REGIONAL
    • NASIONAL
    • INTERNASIONAL
  • BOLA
  • OLAHRAGA
  • WISATA
    • KULINER
    • RELIGI
    • BACKPACKER
  • BISNIS
  • PENDIDIKAN
  • NETIZEN
  • GALERY
    • FOTO
    • VIDEO
    • KARIKATUR
  • INDEX
No Result
View All Result
  • Home
  • UMUM
    • REGIONAL
    • NASIONAL
    • INTERNASIONAL
  • BOLA
  • OLAHRAGA
  • WISATA
    • KULINER
    • RELIGI
    • BACKPACKER
  • BISNIS
  • PENDIDIKAN
  • NETIZEN
  • GALERY
    • FOTO
    • VIDEO
    • KARIKATUR
  • INDEX
No Result
View All Result
kabarsatu.com
No Result
View All Result

Pengamat Sebut Ada Tendensi Politik Dibalik Perkara Juliari dan Edy Prabowo

Tiara Dewi by Tiara Dewi
January 13, 2021
in NASIONAL, Politik
0
Pengamat Sebut Ada Tendensi Politik Dibalik Perkara Juliari dan Edy Prabowo
14
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

KABARSATU, JAKARTA– Kepentingan dan tendensi politik jadi motif dibalik terungkapnya kasus korupsi yang menjerat Mantan Menteri Sosial RI Juliari Pieter Batubara dan mantan Menteri Kelautan RI Edhy Prabowo.

Bahkan menurut Pengamat Politik Universitas Mercu Buana, Syaifuddin, rivalitas persaingan di dalam tubuh kabinet Jokowi digadang-gadang menjadi pemicu terkuaknya kasus korupsi bantuan sosial (bansos) dan korupsi terkait ekspor benih lobster oleh KPK.

“Kalau kita melihat petanya di KPK, dari zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), sampai hari ini, sebenarnya orang-orang di dalam itu tidak objektif juga. Karena mereka sama tidak sepenuhnya independen, atau tidak pernah sepenuhnya bebas dari kepentingan politik luar. Apalagi jika kita lihat konteks pelemahan KPK selama beberapa waktu belakangan ini terutama setelah revisi UU KPK ,” kata pengamat politik Universitas Mercu Buana, Syaifuddin saat dihubungi di Jakarta, Selasa (12/1).

Dijelaskan Syaifuddin, dalam konteks lemahnya penegak hukum seperti KPK, maka bukan tidak mungkin lembaga antirasuah tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Menurut dia, Gerindra dan PDI Perjuangan sebagai partai yang menaungi Edhy dan Juliari merupakan partai terbesar pertama dan kedua yang kemungkinan besar akan bersama-sama pada Pilpres 2024.

Bukan hanya itu, mementum Pilkada serentak sebelum penangkapan keduanya juga menjadi konteks politik yang pantas diperhitungkan.

“Ketika dua partai ini kemungkinan besar akan bergabung atau berkoalisi maka siapa pun akan sulit bersaing sehingga dicari cara bagaimana menggembosi kekuatan ini. Dan ada celah yang bisa dipakai, meski secara hukum kita akui juga bahwa ini ada persoalan hukumnya,” lanjut dia.

Memang, setelah Edhy dan Juliari terjerat kasus, hasil survei partai politik yang dilakukan oleh Voxpopuli Research Center belum lama ini yang menyebut PDIP dan Gerindra mengalami penurunan dukungan.

PDIP anjlok dari sebelumnya 33,5 persen (Juni 2020) dan 31,3 persen (Oktober 2020), kini hanya berada di angka 19,6 persen. Demikian pula dengan Gerindra yang sebelumnya stabil di angka 14,1 persen (Juni 2020) dan 13,9 persen (Oktober 2020), merosot hanya tinggal 9,3 persen.

Bukan hanya itu pada Pilkada Serentak 2020 lalu, banyak calon yang diusung PDIP dan Gerindra tumbang.

“Efek dominonya banyak secara politik. Tapi tetap bahwa tidak ada niat dari Gerindra maupun PDIP untuk melemahkan pemerintahan Jokowi itu sendiri.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan, pengungkapan kasus korupsi tak lepas dari tiga aspek yakni politik, hukum dan sosial.

“Memang indikasi ada yang memang murni hukum, tapi ada penangkapan dalam motif politik, ada juga sosial yaitu keterlibatan publik yang sudah tidak tahan lagi dengan prilaku elit,” ujar Jerry melalui telpon.

Hal lain yang dia sorot adalah adanya semacam rivalitas di dalam kabinet sendiri.

“Ya rivalitas individu sesama menteri, atau juga rivalitas parpol di dalam kabinet itu bisa juga. Tampaknya kompak tetapi bisa juga saling intip satu sama lain dan menunggu celah untuk dijegal. Dan itulah realitas politik kita di Indonesia,” katanya.

Meski demikian, KPK kata dia silahkan bekerja profesional dan berharap agar tidak ada tebang pilih dalam pengungkapan kasus korupsi.

“Artinya semua kementerian atau lembaga dipantau, jangan ada semacam pilih‐pilih kasus atau orang atau tokoh atau parpol tertentu saja. Intinya KPK harus independen dan profesional,” pungkasnya.

Tags: GerindraKPKPDI PerjuanganPengamat Politik
Previous Post

Ratusan Mahasiswa Kembali Demo Tolak RUU Cipta Kerja di Alun-alun Purwokerto

Next Post

Ini Dia, Pemenang GMedia Instagram Photo Competition ” Aku Cinta Semarang”

Tiara Dewi

Tiara Dewi

Next Post
Ini Dia, Pemenang GMedia Instagram Photo Competition ” Aku Cinta Semarang”

Ini Dia, Pemenang GMedia Instagram Photo Competition ” Aku Cinta Semarang”

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Login
Notify of
guest
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
  • Mensos Datangi Korban Banjir Cawang: Butuh Popok Bayi, Makanan, Obat

    Kementerian Sosial Bergerak Cepat Bantu Korban Banjir

    2684 shares
    Share 2628 Tweet 23
  • Mensos Juliari : Presiden Jokowi Minta Negara Hadir Di tengah Bencana Yang Dialami Warga

    35 shares
    Share 14 Tweet 9
  • Kecelakaan Maut di Sleman, Pengemudi Masih Dibawah Umur

    32 shares
    Share 13 Tweet 8
  • Menteri Sosial Desak Gubernur Jakarta Tetapkan Status Siaga Darurat

    29 shares
    Share 12 Tweet 7
  • Komisaris Utama Pertamina BTP Temui Menteri Sosial Juliari P Batubara

    25 shares
    Share 10 Tweet 6
  • Tentang KABAR
  • Managemen & Redaksi
  • Terms & Condition
  • Privacy & policy
Email: info@kabarIND.net

Copyright © 2019, KabarIND - All Right Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Management & Redaksi
  • Pedoman Media
  • Privacy & policy
  • Tentang KABAR
  • Terms & Condition

Copyright © 2019, KabarIND - All Right Reserved

wpDiscuz