JAKARTA, KABARIND- Konferensi Islam (OKI/OIC) memuji keberhasilan Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan. Pujian tersebut termuat dalam salah satu butir laporan penelitian berjudul “Urban Poverty in Islamic Countries ”.
Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Badan Koordinasi Komite Tetap Kerjasama Ekonomi dan Komersial OKI (COMCEC) ke-15 dan Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan (Poverty Alleviation Working Group/PAWG) yang digelar secara virtual pada 29 September dengan tema “Urban Poverty in the OIC Member Countries”.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan delegasi RI mendukung rekomensasi laporan hasil riset tim peneliti COMCEC tentang _urban poverty_ di negara-negara islam. “Beberapa isu kebijakan dan rekomendasi terkait pembangunan di daerah _slum urban_ relevan dengan kondisi di Indonesia,” kata Mensos Juliari di Jakarta (01/10).
Kesesuaian hasil penelitian dimaksud Mensos terutama rekomendasi terkait formulasi penanganan masalah kemiskinan di wilayah urban, mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam membuat kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan. “Juga dalam penciptaan lapangan kerja serta pentingnya melakukan pendataan dan pengukuran kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin yang tinggal di wilayah urban,” ia menambahkan.
Secara umun, delegasi Indonesia menyampaikan strategi penanggulangan kemiskinan dengan berbagai instrumen, termasuk salah satunya melalui skema bantuan tunai bersyarat sebagaimana terus didorong Kementerian Sosial di bawah Mensos Juliari.
Delegasi Indonesia diwakili oleh pejabat Kementerian Sosial RI, Kepala Biro Perencanaan Adhy Karyono, selaku Focal Point Indonesia untuk COMCEC PAWG dan perwakilan Ditjen Penanganan Fakir Miskin.
“Pertemuan fokus menyoroti kebijakan intervensi untuk negara-negara OKI dan mengidentifikasi satu rekomendasi kebijakan yang bisa dilaksanakan untuk mengurangi kemiskinan perkotaan sejalan dengan New Urban Agenda (SDG-11),” kata Adhy.
Pemerintah menyusun strategi percepatan penanganan kemiskinan di antaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dengan berbagai bantuan sosial, angka kemiskinan sempat menurun hingga menyentuh level 9,22% menurut hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), September 2019.
Langkah-langkah Kemensos ini terekam dalam riset yang dilakukan oleh tim peneliti COMCEC. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan negara anggota OKI yang tergabung dalam PAWG membahas laporan penelitian berjudul “Urban Poverty in Islamic Countries ” yang disiapkan Prof Semih TÜMEN sebagai konsultan untuk COMCEC.
Laporan tersebut, membahas tantangan utama mengkonseptualisasikan dan mengukur kemiskinan perkotaan dengan fokus khusus pada pengumpulan data dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai alat dalam memantau kemiskinan di daerah kumuh perkotaan.
“Selain itu, laporan juga menyebutkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan pembangunan infrastuktur urban yang baik, berhasil dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan serta dalam pengurangan rasio angka kemiskinan,” Adhy menambahkan.
Turut memaparkan perwakilan dari Ministry of Family, Labour, and Social Services Turkey, Ahmad Hafiz Abdul Aziz, (Financial Sector Specialist) dan Kenneth SIMLER (Senior Economist) World Bank Group Global Knowledge and Research Hub in Malaysia.Sedangkan, pada sesi pembahasan kebijakan telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang terangkum sebagai berikut:
Pertama, mengembangkan strategi perencanaan kota yang komprehensif dan efektif yang terutama yang berfokus pada pengelolaan permukiman kumuh yang lebih baik untuk mencegah pertumbuhan permukiman kumuh yang tidak terkendali dan pembentukan permukiman kumuh baru, dan meningkatkan akses penduduk kumuh ke layanan dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan melalui investasi strategis.
Kedua, merancang kebijakan pasar tenaga kerja lokal yang efektif yang akan membantu mengatasi masalah informalitas dan menciptakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik.
Ketiga, mengaktifkan Alat Keuangan Sosial Islam dan secara sistematis mengintegrasikannya ke dalam kotak alat kebijakan kemiskinan perkotaan umum.
Keempat, meningkatkan kapasitas tata kelola kota dan memperkuat ketahanan terhadap guncangan, misalnya pandemi Covid-19.
Kelima, mengkonseptualisasikan kemiskinan perkotaan dan mengembangkan/ meningkatkan pengumpulan data dan praktik pengukuran untuk mencapai pembuatan kebijakan berbasis bukti.
