Pencegahan korupsi penting dilakukan sejalan dengan tren meningkatnya anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) dari tahun ke tahun. Pada Tahun Anggaran 2020, Kemensos merupakan K/L dengan anggaran terbesar keenam, dengan anggaran sebesar Rp62,767 triliun, dibandingkan dengan anggaran TA 2019 sebesar Rp58,966 triliun.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, saat menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin Ketua KPK Firli Bahuri, di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Pada pimpinan KPK, Mensos menyampaikan langkah nyata jajaran Kemensos dalam agenda pencegahan korupsi. “Dari anggaran tahun 2020, sebesar Rp62,767 triliun, alokasi terbesar pada bantuan sosial. Jadi kami sangat berbuka dan siap bekerja sama dengan KPK untuk sama-sama melakukan pengawasan, agar pengelolaan anggaran berjalan transparan, dan akuntabel,” tutur Mensos.
Untuk anggaran tahun 2020, porsi anggaran untuk belanja bantuan sosial, sebesar Rp58,089 triliun (sekitar 92,55 persen). Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp29,129 triliun, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) /Sembako sebesar Rp28,080 triliun.
“Terhitung pada Januari 2020, total anggaran bantuan sosial yang sudah disalurkan atau dicairkan sebesar Rp9,2 triliun. Tentu kami berkomitmen agar penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran,” jelas Mensos.
Sejalan dengan besarnya anggaran, sejauh ini berkorelasi positif dengan hasil yang didapat dari kebijakan percepatan pengurangan kemiskinan. Dia menyatakan, angka kemiskinan menunjukkan tren yang terus menurun.
Mengutip survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2019, angka kemiskinan sebesar 9,22 persen. Sebelumnya pada survei BPS Maret 2019, angka kemiskinan sebesar 9,41 persen. Mensos juga menginformasikan kepada pimpinan KPK, tentang kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran, dimana Komisi VIII DPR RI sudah memberikan persetujuan dan dukungan, dalam Rapat Kerja Rabu (5/2/2020).
Pada kesempatan itu, Mensos juga memaparkan langkah nyata Kemensos dalam ikut andil memperkuat agenda pencegahan korupsi. Dikemukakannya, Kemensos serius dan bertindak nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.
Kemensos menaruh perhatian khusus pada proses pengawasan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan layanan publik. Pengawasan pada dua sektor tersebut, dilakukan dengan pendekatan tiga pilar pengendalian. Yakni Satuan Kerja itu sendiri; Aparat Pengawas Internal (Inspektorat Jenderal), serta yang terakhir Aparat Penegak Hukum.
Di bagian lain, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, kedatangannya selain untuk sosialisasi dengan formasi lima pimpinan baru, juga untuk memastikan bahwa agenda pemberantasan korupsi berjalan dengan baik di Kementerian Sosial. KPK mengapresiasi langkah Kemensos, khususnya dalam pencegahan korupsi. Karena, dinilai sudah sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
“Saya selaku pimpinan KPK mengapresiasi dengan langkah Kemensos dalam pencegahan korupsi, yang saya nilai sejalan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2018, dimana menekankan pada pencegahan korupsi,” tuturnya.
KPK juga mengapresiasi karena Kemensos sudah mengaktifkan layanan pengaduan masyarakat, dan berharap layanan ini terus diperkuat, karena merupakan bagian dari mekanisme kontrol. Pimpinan KPK juga menekankan pentingnya pendekatan sistem. “Pak Menteri bisa memperkuat sistem untuk mencegah korupsi,” katanya. Dalam strategi Kemensos, pencegahan korupsi dengan sistem sudah ditunjukkan di antaranya dengan penguatan inspektorat jenderal.
