JAKARTA, KABARIND- Menteri Sosial Juliari Batubara mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengaku diterima oleh Ketua KPK Komjen Firli Bahuri, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron.
“(Pertemuan) ini dalam rangka memberikan update perkembangan terkait program perlindungan sosial, baik sifatnya reguler maupun yang sifatnya khusus. Jadi program bansos di saat pandemi ini,” kata Juliari di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/9).
Dia mengatakan, kementerian yang dia pimpin mendapatkan anggaran yang cukup tinggi dibanding kementerian dan lembaga lainnya. Politikus PDIP itu mengaku, menggandeng KPK agar bisa menyalurkan anggaran dengan tepat dan tidak berpotensi menyalahi aturan.
“Sesuai perintah Presiden, tentunya kami sangat ingin diberikan pendampingan dari semua teman-teman yang mengawal program pemerintah, tentu diantaranya KPK, kami tentu berharap KPK berikan teguran jika ada hal yang perlu kami perbaiki,” ujarnya.Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar menyatakan, siap mendampingi Kemensos dalam menggunakan anggaran Covid-19. Lili mengatakan, melalui aplikasi Jaga Bansos, pihaknya sudah menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait bantuan Covid-19.
“Dari Jaga Bansos sampai 4 september 2020 ada 1.074-an terkait bansos ini ternyata yang tertinggi di DKI, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ternyata dari 1.074 itu keluhan yang paling banyak itu hampir mencapai 500 keluhan tentang tidak terima bantuan tapi sudah melakukan pendaftaran,” terangnya.
Maka dari itu, dia mengaku memberikan masukan kepada Kemensos agar menggandeng kementerian atau lembaga lain untuk memperbaharui data penerima bansos.
“Kami berikan masukan paling tidak tentang validasi data sangat penting, untuk jumlah penerima bantuan. Validasi data utama untuk menghindari atau minimalisir keluhan tersebut,” tutup Lili.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar menyatakan, siap mendampingi Kemensos dalam menggunakan anggaran Covid-19. Lili mengatakan, melalui aplikasi Jaga Bansos, pihaknya sudah menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait bantuan Covid-19.
“Dari Jaga Bansos sampai 4 september 2020 ada 1.074-an terkait bansos ini ternyata yang tertinggi di DKI, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ternyata dari 1.074 itu keluhan yang paling banyak itu hampir mencapai 500 keluhan tentang tidak terima bantuan tapi sudah melakukan pendaftaran,” terangnya.
