YOGYAKARTA, KABARIND– Jangan ada lagi label miskin yang ada adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kata miskin tidak boleh lagi digunakan karena memiliki konotasi yang tidak baik ke depan ” kata Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) Kementerian Sosial RI, Prof. Syahabbudin saat menutup Diklat Family Development Session/ P2K2 Pendamping PKH Gelombang 6 di Balai Besar pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, Kamis (17/09/2020).
Kabadan meminta kepada para pendamping PKH yang merupakan tentara dan pejuang kemanusiaan untuk selalu menjaga Integritas dan perilaku saat berada di lapangan. “Kalian adalah corong Kemensos, mitra Kemensos yang perilaku dan tindak tanduknya menjadi acuan masyarakat, terutama para KPM. Jadi selalu jaga komitmen sebagai Tenaga Kesejahteran Sosial Masyarakat,” pintanya.
Setelah mendapatkan penguatan dan pengetahuan dalam Diklat FDS ini, Kabadan meminta para pendamping mentransfer semua pengetahuan yang diperoleh kepada KPM. Agar cara berpikir dan kehidupan KPM menjadi lebih baik dan semakin sejahtera ke depannya.
Prof Syahabbudin juga mengingatkan untuk jangan sampai memegang KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) milik para KPM untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan seperti stigma negative dari masyarakat.
“Biarkan KPM memegang kartunya masing-masing, pendamping hanya boleh membantu mendampingi KPM mengambil uangnya bila KPM tidak bisa bertransaksi dengan mesin ATM,” ujarnya.Selama pandemi covid ini, diharapkan pendamping tetap melakukan dampingan kepada masyarakat, namun tetap mengutamakan protokol kesehatan.
Diklat Family Development Session (FDS) atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi pendamping PKH gelombang 6 di BBPPKS Yogyakarta telah resmi ditutup kamis (17/09/2020).
Walaupun di tengah pandemi, BBPPKS Yogyakarta tetap melaksanakan Tusi menyelenggarakan kediklatan bagi SDM kesos secara Daring (dalam Jaringan).
