JAKARTA, KabarIND – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengapresiasi langkah Kementerian Sosial yang terus melakukan singkronisasi data. Data yang valid diperlukan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, pertemuan dengan Menteri Sosial Juliari P. Batubara pada dasarnya merupakan silaturahmi awal kabinet baru. BPJS Kesehatan sendiri, kata Fachmi, menyampaikan perkembangan terkini, terkait layanan jaminan kesehatan kepada Mensos.
“Ini sebagai merupakan silaturahmi awal kabinet baru. Tapi kami saling memberikan up date perkembangan terbaru terkait layanan jaminan kesehatan kepada Mensos. Kami sangat mengapresiasi arahan Mensos yang akan mensingkronkan data dalam waktu dekat,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, usai pertemuan di ruang rapat Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Fachmi hadir didampingi lengkap dengan jajarannya. Hadir mendampingi Mensos Juliari P. Batubara, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos).
Ikut hadir pula Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan, Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, dan Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial yang juga Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat.
Dalam keterangannya, Fachmi mengatakan, arahan Mensos yang menekankan pada pentingnya penyelarasan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, menjadi dukungan kuat bagi BPJS.
“Kami kan mendapatkan data dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan Kementerian Kesehatan merujuk pada data Kementerian Sosial. Jadi langkah Pak Mensos yang akan penyelarasan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sangat bermanfaat bagi kami,” kata Fachmi.
Kepada Mensos, Dirut BPJS memaparkan langkah-langkah pengolahan data PBI Jaminan Kesehatan, termasuk pembersihan data. Termasuk di dalamnya menginformasikan berapa banyak data yang didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Pusdatin Kesos.
Dalam pertemuan ini, Mensos memberikan arahan kepada jajarannya agar segera melakukan sinkronisasi data BPJS dengan DTKS yang dikelola Pusdatin Kesos. “Hal ini penting dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan diterima yang berhak. Termasuk memastikan siapa saja penerima PBI yang tidak ter- cover agar segera ditelusuri,” kata Mensos.
Mensos juga berharap, agar disediakan informasi di setiap rumah sakit bahwa peserta PBI JK tetap mendapatkan layanan meskipun sudah di take out dari DTKS Kemensos. Sejalan dengan itu, Mensos akan menggelar pertemuan lanjutan untuk memastikan angka atau data final siapa saja peserta BPI JK.
Mensos juga mengingatkan jajarannya agar segera diselesaikan revisi sejumlah regulasi terkait data di Kementerian Sosial, untuk mempercepat dan mendukung kualitas data yang semakin baik. Kemensos telah menonaktifkan peserta BPI JK didasarkan atas beberapa hal, di antaranya karena NIK dengan status tidak jelas, telah meninggal dunia, atau memiliki data ganda.
