Jakarta, KABARIND — Kemensos sudah berkoordinasi dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kemendagri. Koordinasi tersebut dilakukan untuk membahas pemberian bantuan sosial (Bansos) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dari data warga pra-sejahtera yang dikelola Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dari 98 jutaan jiwa, terdapat 30 jutaan jiwa yang belum jelas NIK-nya.
Pemberian bantuan sosial akan difokuskan kepada KPM yg msk dlm DTKS Kemensos dan memiliki NIK. Khusus untuk Papua & Papua Barat akan masih diberikan kepada KPM yang belum memiliki NIK karena pertimbangan kondisi stabilitas politik & keamanan di dua Provinsi tersebut.
Saat ini pemadanan DTKS yang belum ada NIK-nya terus dilakukan, melalui koordinasi dengan Kemendagri.
“Ini yang kami dorong, agar Dindukcapil bisa melakukan pemadanan secara door to door. Kami ingin agar bansos kepada warga pra-sejahtera bisa tepat sasaran dengan berbasis NIK”, jelas Mensos Juliari Batubara.
Untuk mencegah terjadinya penyimpangan pemberian bantuan, Kemensos juga sudah melakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Ini kan sudah terbukti mengurangi angka kemiskinan. Buktinya kan angka kemiskinan terus menurun sampai terakhir 9,41 persen.
Meningkatkan efektivitas program-program pemberdayaan sosial spt KUBE, Wirausaha Sosial. Dan Mendorong Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) sebagai bank penyalur Bansos agar lebih banyak memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada KPM yang sdh graduasi.
